Build Back Aceh Better | Aceh Tourism

Build Back Aceh Better

“Build Back Aceh Better” (membangun Aceh lebih baik dari sebelumnya) adalah motto Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias. Badan ini didirikan khusus oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan tugas koordinasi pembangunan kembali Aceh dan Nias pascabencana tsunami. Gempa 9,1 SR disusul gelombang raksasa tsunami pada Minggu pagi 26 Desember 2004 tercatat sebagai bencana tersebar dalam sejarah manusia modern.


 

HASAN BASRI M.NUR

HASAN BASRI M.NUR

Awalnya, banyak pihak yang meragukan Aceh dapat dibangun kembali dengan wajah yang lebih baik dalam tempo singkat. Namun, kenyataannya, baru 4 tahun bencana berlalu tepatnya pada tahun 2008, wajah Aceh sudah kembali tertata dengan baik, bahkan jauh lebih baik dari sebelum bencana gempa dan tsunami melanda. Seiring pulihnya kondisi Aceh, maka BRR NAD-Nias dan lembaga-lembaga donor yang datang dari berbagai penjuru pun satu per satu menutup kantor mereka di Aceh sejak akhir tahun 2008.

Bencana gempa dan tsunami Aceh menghancurkan hampir seluruh bangunan di pesisir pantai Aceh dan menelan korban jiwa sekitar 250 ribu jiwa, serta 500 ribu lainnya harus hidup di bawah tenda-tenda pengungsian. Pemberitaan media massa tentang kerusakan dan jumlah korban jiwa dalam musibah itu telah mendorong masyarakat dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong datang ke Aceh.

Sekitar 1.000 lembaga yang terdiri dari lembaga donor, perwakilan negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) –baik nasional maupun internasional– hadir di Aceh, untuk satu tujuan membantu meringankan derita warga Aceh. Tidak hanya bantuan tenaga, mereka membawaserta bantuan medis, makanan dan pendanaan pembangunan. Hampir tidak ada negara yang absen dalam membantu meringankan derita Aceh. Uang sekitar 70 triliun rupiah dari berbagai lembaga mengalir untuk mendanai pembangunan kembali Aceh.

Perhatian dan perlakuan masyarakat dari berbagai belahan dunia terhadap bencana Aceh sunguh besar, tak tertandingi dengan bencana alam manapun di dunia. Mereka membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan rakyat; mulai rumah, sanitasi, sekolah, rumah sakit, jalan, pelabuhan, bandara, pasar, perkantoran, rumah ibadah,hingga makanan, pakaian dan pemberdayaan ekonomi. Setelah menyelesaikan tugas sosialnya, para relawan itu pun pergi meninggalkan Aceh. Sebuah pengorbanan yangsulit terlupakan. Rakyat Aceh hanya mampu melantunkan doa teriring ucapan terima kasih atas solidaritas masyarakat dunia.

Jumat 26 Desember 2014 genap 10 tahun Aceh ditimpa musibah tsunami. Wajah Aceh saat ini jauh lebih baik dari sebelum bencana tsunami menerjang. Aceh pra-tsunami yang terisolir kini menjadi daerah terbuka seiring terwujudnya kesepakatan damai  antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kondisi pemukiman penduduk di wilayah tsunami yang sebelumnya nyaris tanpa penataan kini berubah menjadi pemukian yang tertata apik.

Begitu juga kondisi jalan raya ke pantai Barat Selatan yang sebelumnya sempit dan berliku kini berubah menjadi jalan yang lurus dan lebarnya mencapai 4 kali dibanding sebelum tsunami. Hal yang sama terjadi pada ruas jalan lainnya seperti jalan menuju Pelabuhan Ulee Lheu, Krueng Raya dan banyak lagi. Perubahan drastis serupa juga terjadi pada beberapa bandara, terutama Blang Bintang serta pelabuhan-pelabuhan.

Berbagai capaian pembangunan yang dipersembahkan oleh lembaga-lembaga rehab-rekon pada era 2005-2009 sejatinya menjadi modal bagi Pemerintah Aceh untuk bangkit guna meraih kesejahteraan rakyat. Capaian pembangunan fisik tak akan berguna tanpa diiringi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang diukur dari 3 indikator utama; ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Nah, inilah tantangan dan “pekerjaan rumah” (PR) yang mesti dilanjutkan penyesaiannya oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Apalagi sejak tahun 2008 sampai 2027 Aceh mempunyai alokasi dana khusus dari Pemerintah Pusat berupa dana otonomi khusus (otsus) yang nilainya mencapai Rp. 3,5–11 triliun per tahun. Akhirnya, kita berharap agar Pemerintah Aceh di bawah duet kepemimpinan mantan pejuang GAM, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, mampu memanfaatkan kewenangannya dan semua potensi keuangan bagi terwujudnya cita-cita kesejahteraan rakyat. Semoga!

 

Banda Aceh, 1 Desember 2014