Kenegerian Pidie dalam Lintasan Sejarah Aceh | Aceh Tourism

Kenegerian Pidie dalam Lintasan Sejarah Aceh

Pidie sebagai sebuah kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan dan sistem pemerintahan sendiri sudah eksis sejak zaman pra Islam (Hindu-Budha), dan dalam perkembangannya telah berkonstribusi dalam berbagai bidang seperti maritim dan pertanian serta telah menjalin hubungan dengan negara luar.

 

Tulisan ini mencoba menelaah sejarah Pidie sebagai sebuah kenegerian yang pernah muncul dalam lintasan sejarah awal Aceh dan bangsa-bangsa di Nusantara. Sebagai sebuah kerajaan  yang besar pada zamannya terutama sebelum abad ke-17,  Pidie pernah memiliki kekuasaan politik yang luas sehingga wilayahnya mencakup beberapa wilayah Aceh Besar sekarang. Dalam perkembangannya banyak perubahan yang terjadi, baik di bidang ekonomi ataupun politik pemerintahan.

 

Dalam sejarah awal  pemerintahannya, Pidie pernah menguasai Aceh Besar yang pada waktu itu ada dua dinasti Meukuta Alam dan Darul Kamal, namun semenjak Sultan Ali Mughayatsyah melakukan upaya penyatuan Kerajaan Aceh, Pidie juga takluk dan mengakui kedaulatan Aceh Darussalam.

 

Ketika Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pad abad ke-17,  terutama masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), hubungan Pidie dengan Aceh Darussalam meningkat dan lebih harmonis lagi. Pidie pada waktu itu sebagai daerah yang subur menyumbang banyak hasil pertanian untuk Kerajaan Aceh, dan juga sebagai salah satu basis pertahanan yang diandalkan, sehingga jika ada peperangan dengan pihak luar, Pidie banyak memberikan bantuan.

 

Tatkala Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran dalam abad ke-17 setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, banyak daerah taklukannya melepaskan diri. Pidie sebagai salah satu daerah pokok ketika itu juga melepaskan diri dan sejak itu pula membentuk kembali pemerintahan sendiri.

 

Menurut Zainuddin (2012), pada awalnya Pidie adalah sebuah kerajan Hindu/Budha. Suku bangsa asing yang mula-mula mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khamer yang datang dari Negeri Campa, Asia Tenggara. Suku Mon Khamer itu datang ke Poli (sebutan untuk Pedir atau Pidie) beberapa abad sebelum Masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Syahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Syahir Poli.

 

Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Setelah berlabuh dan menetap di kawasan tersebut, Syahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana dan Hinayana.  Menurut Zainuddin dalam bukunya Tarich Atjeh dan Nusantara yang terbit 1961 dan telah dicetak ulang 2012, sejak pertama berdiri wilayah Kerajaan Pidie terletak antara Kuala Batee sampai Kuala Ulim, dan Mereudu termasuk di dalamnya.

 

Dalam perkembangannya, Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil, dan menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat serta Kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami  perubahan dalam berbagai bidang, termasuk sebutannya lebih dikenal dengan Kerajaan Pedir dan kemudian berubah menjadi Pidie seperti  sekarang ini.

 

Menurut Muhammad Said sebagaimana dikutip dari Hoesen Djajadininggrat bahwa raja-raja di Kerajaaan Aceh dulu seperti Raja Inayat Syah, Sultan Alaidin Riayat Syah yang memerintah di Kerajaan Daya, Muzafar Syah Raja Meukuta Alam (Kuta Alam) adalah raja-raja yang tunduk di bawah kekuasaan Pidie.

 

Pada saat itu Pidie tumbuh sebagai sebuah kerajaan merdeka yang memiliki wilayah kekuasaannya yang luas. Pertumbuhan ini membuat Pidie menjadi berkembang dengan pesat sekali sebagai daerah produksi lada di samping Kerajaan Samudera yang juga sedang berkembang ketika itu.

 

Dalam perkembangannya Kerajaan Pidie berubah menjadi kerajaan Islam setelah terjadinya ekspansi dari Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Mansur Syah I yang memerintah pada tahun 755-811 (1345-1408 M). Ada juga yang berpendapat seperti Hasjmy menyebutkan bahwa Islam baru meluas ke daerah Pidie pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud II Alauddin Djohan Syah di kerajaan Aceh 811-870 H (1408-1465 M).

 

Untuk memimpin Kerajaan Islam yang baru itu Sultan Mahmud II mengangkat Raja Husain Syah putranya menjadi “Raja Muda” dengan pangkat dan gelar “Maharaja Pidie Laksamana Raja”. Namun jika dilihat dari beberapa jenis batu nisan kuno yang ada seperti di Desa Kandang, Kecamatan Sakti dan batu nisan di makam Teungku Matsayah Desa Kerakoe, Kecamatan  Indrajaya menunjukkan Islam di Pidie jauh telah ada sebelum abad ke-13 M.

 

Sebagai sebuah kerajaan yang besar pada masanya, Pidie  telah memainkan peran penting dalam berbagai bidang. Di samping memiliki kawasan yang menguntungkan karena letaknya pada jalur strategis Selat Malaka sebagai pintu gerbang lalulintas dunia, Pidie juga memiliki kawasan pertanian dan perkebunan yang subur.

 

Kreemer yang pernah meneliti tentang Aceh menyebutkan, Pidie banyak menghasilkan padi sehingga daerah ini disebut sebagai lumbung padi Aceh. Banyak hasil perkebunan seperti lada Pidie yang cukup terkenal menjadi komodeti ekspor yang cukup handal waktu itu. Oleh karena itu beberapa pelabuhan memegang peranan penting dalam hubungan perdagangan Pidie dengan negara lainnya. Selain itu juga mobilitas masyarakat yang aktif, memiliki etos kerja yang tinggi membuat Negeri Pidie dan masyarakatnya menjadi makmur.

 

Dalam mengatur kedaulatan, selain tetap menjalankan roda pemerintahan, Pidie juga pernah mengeluarkan mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah dalam jual beli. Bukti ini menunjukkan Pidie adalah sebuah kerajaan yang mandiri dan maju. Raja-Raja di Pidie dan juga Raja Daya  pernah mengeluarkan mata uang emas, hal ini disebabkan kawasan Pidie pernah menjadi tempat perdagangan yang ramai (lihat Husaini Ibrahim dalam makalah Seminar Hari Jadi Pidie,14 Agustus 2014). Berikut adalah contoh mata uang emas Kerajaan Pidie.

Uang Emas

Muka: Sultan Ahmad Syah (awal abad 16) Belakang: Malik al-Zahir

 

Banyak berita yang menyebutkan kemajuan Pidie, baik dari luar seperti Cina dan

Sumber China pernah  menyebutkan pada 413 Masehi seorang musafir Tiongkok (China) Fa Hian melawat ke Yeep Po Ti dan singgah di Poli. Fa Hian menyebutkan Poli sebagai sebuah negeri yang makmur, rajanya berkenderaan gajah, berpakaian sutra dan bermahkota emas.

Dalam menjalin hubungan diplomatik dengan China, Raja Poli mengirim utusannya ke Tiongkok pada 518 M. Hubungan itu terus berlanngsung hingga 671 Masehi. Pengembaraannya, I Tsing  menghabiskan waktu berbulan-bulan, singgah dan tinggal di enam kerajaan di pesisir Sumatera, mulai dari Kerajaan Lamuri (Aceh Besar), Poli (Pidie), Samudra dan Pasai (Aceh Utara), Pereulak (Aceh Timur) dan Kerajaan Dangroian.

Masa kejayaan Pidie sebagai salah satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat berlangsung sampai terjadinya penyerangan Sultan Ali Mughayat Syah dari Kerajaan Aceh Darussalam pada 1521. Ali Mughayat Syah dikenal sebagai peletak dasar munculnya Kerajaan Aceh Darussalam karena sebelumnya raja-raja dari Kerajaan Aceh tidak mampu menguasai daerah lain, bahkan Aceh sendiri berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pidie.

Nah, bagaimana hubungan pidie dengan Kerajaan Aceh Darussalam setelah dilakukan penyatuan oleh Sultan Ali Mughayatsyah merupakan sejarah tersendiri yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Wallahua’lam bi as-shawab…